HALOBDG.COM – Pada pertengahan Oktober mendatang, masyarakat Kota Bandung akan merasakan kemudahan dalam mengakses layanan kesejahteraan sosial melalui program satu pintu yang diberi nama Soca (Social Command Center). Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar, pada Selasa, 26 September 2023.
Soni mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat masih harus mengakses berbagai layanan secara terpisah. Dengan adanya konsep pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu ini, diharapkan akan memudahkan pencapaian target pengentasan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, ada potensi kolaborasi dengan pihak lain yang akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandung.
Baca juga: UMKM Bandung Naik Kelas, Pasar Kreatif Store Kini Hadir di Paris van Java
“Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Soni.
Ia menjelaskan bahwa potensi LKS di Kota Bandung cukup besar. Terdapat sekitar 300 LKS dengan rata-rata anggaran sekitar Rp5 miliar.
“Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dana yang dikelola oleh LKS dapat diarahkan kepada penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” tambahnya.
Soni mengakui bahwa masih ada beberapa kesalahan dalam data DTKS yang mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan, baik yang seharusnya memenuhi syarat maupun yang seharusnya tidak.
Lebih lanjut, Soni menjelaskan bahwa saat ini masyarakat Kota Bandung menghadapi berbagai masalah sosial, termasuk peningkatan jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS,” ungkap Soni.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 96.000 KK yang menerima perlindungan dan jaminan sosial. “Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48,” imbuhnya.
Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengomentari hal ini dengan menyatakan bahwa data DTKS di tingkat kota, provinsi, dan pusat harus diseragamkan. Sebagai penyedia layanan di tingkat kota, data tersebut harus akurat dan terkini.
“Data benar atau salah itu bergantung pada kita sebagai pemerintah kota. Saya punya sebuah keinginan yang perlu kita diskusikan. Apapun bentuk dari pengambilan keputusan, datanya cuma satu. Sehingga tidak ada kegaduhan di masyarakat,” kata Bambang.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap inovasi Soca yang dikembangkan oleh Dinas Sosial. Menurutnya, pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu ini akan sangat mempermudah pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kalau masyarakat bisa akses ini dan masif diberikan kepada wilayah, ini akan sangat memudahkan posisi kita di tengah masyarakat,” ujarnya.
“Kita konsistenkan data tersebut. Harus ada pengelola khusus. Ini menjadi terobosan baru. Kita coba evaluasi terus sambil berjalan. Ini akan menjadi sangat penting untuk masyarakat,” pungkasnya. **
