Kota Bandung Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Disdik Jabar Mulai Siapkan Sekolah Tatap Muka Terbatas
Ilustrasi

HALOBDG – Pemerintah Kota Bandung mengaku telah siap untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya bakal dilakukan pada pertengahan tahun ini seperti arahan Kementerian Pendidikan.

Sebagai salah satu syarat, Pemkot Bandung telah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di Kota Kembang selama dua dosis.

Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Pemkot Bandung melalui Dinas Pendidikan juga sudah melakukan simulasi, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder pendidikan.

Baca juga : Viral Pengamen Ancam Warga di Jalan Braga Bandung, Akhirnya Ditangkap

“Jadi pada dasarnya Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Meskipun kita tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Tapi di sekolah sekolah itu infrastruktur protkesnya sudah disiapkan,” katanya.

Simulasi yang dilakukan terkait jam masuk dan pulang para peserta didik, tiap kelas pun memiliki waktu berbeda, sehingga tidak saling bersinggungan saat masuk dan keluar sekolah.

“Misalkan untuk SMP, kelas 1 masuk jam 7 pulang jam 10, kelas 2 masuk jam 7.30 pulang 10.30, kemudian kelas tiganya dari jam 8 sampai 11, sehingga gak ketemu,” katanya.

“Kemudian kantin tidak boleh buka, dan kapasitasnya juga di 50 persen. Kita pun minta memang yang PTM itu pelajaran yang memang harus tatap muka atau praktek, yang bisa lewat PJJ ya PJJ, katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Taruna Bakti, Ibramsyah Amir mengaku pada pekan lalu sudah melakukan gladi resik untuk mensimulasikan PTM.

Baca juga : Gelar Rapid Test Antigen di Kebun Binatang Bandung Dua Orang Positif Covid-19

“Minggu lalu kami melakukan gladi resik, dan akan dilanjutkan dengan gladi resik lainnya sampai persiapannya sangat matang,” ucapnya.

“Kami menilai beberapa aspek yang butuh perbaikan dari sisi teknis kemudian bagaimana layout ruangan. Sehingga bisa mencakup semua murid-murid, baik yang ada di dalam offline ataupun dalam online,” katanya.

Menurut Ibramsyah, hal itu bertujuan karena kapasitas yang diperbolehkan untuk PTM adalah 50 persen, sehingga infrastruktur harus dipersiapkan semaksimal mungkin.

“Jadi secara penyelenggaraaan pendidikan, kami sudah siap. Tetapi balik lagi kepada orang tua. Jadi sekolah sudah siap, pemerintah mendukung, kalau tidak ada izin dari orang tua, itu juga tidak akan terlaksana,” ucapnya.

“Jadi kuncinya adalah kolaborasi antara stakeholder baik orang tua kemudian penyelenggara pendidikan dan pemerintah, tapi kalau ditanya ketika PTM ini nanti diperbolehkan, ya kami bisa jalan dengan persetujuan orang tua,” katanya.