Bewara  

Pihak Pengelola Wisata The Great Asia Africa Tolak Tutup Sementara, Ini Kata Ridwan Kamil

Halobdg.com – Objek wisata The Great Asia Africa Lembang direkomendasikan tutup sementara oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat karena dianggap melanggar atau tidak mematuhi aturan tata ruang yang sudah ditetapkan.

Menanggapai hal tersebut,  pengelola objek wisata The Great Asia Africa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menolak menutup sementara.

Pengelola membantah melanggar tata ruang dan mengklaim sudah memenuhi segala prasyarat pembangunan wisata tersebut.

Corporate Secretary & Public Relation The Great Asia Afrika Intania Setiati mengatakan pihaknya telah meminta pendapat dari ahli lingkungan sebelum melakukan pembangunan.

“Sebelum membangun tempat wisata ini tentu kami berkonsultasi dengan ahli lingkungan, karena memang tempat ini dibangun di Kawasan Bandung Utara (KBU). Jadi tidak gegabah juga sebetulnya,” ujar Intan dikutip dari detik.com, Sabtu (8/2/2020).

Misalnya soal sempadan sungai dan situ yang selalu dirawat karena memang di bagian bawahnya terdapat permukiman masyarakat.

“Sebetulnya itu juga bukan sungai, lebih pas dikatakan selokan. Itu juga kami rawat dan kelola biar tidak membahayakan permukiman masyarakat,” katanya.

Baca juga: The Great Asia Afrika Wisata Baru di Lembang yang Lagi Ngehits

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pengelola wisata The Great Asia Africa mengikuti aturan yang berlaku.

Jika memang objek wisata tersebut tidak melanggar dalam artian syarat-syaratnya sudah ditempuh, bisa terus lanjut. “Tapi, kalau ada pelanggaran, ya harus diperbaiki,” kata Emil.

“Semua harus ikut aturan. Saya juga seringkali mendapatkan info yang tidak lengkap. Makanya kalau infonya memadai, saya akan melakukan sebuah kebijakan yang sesuai,” ujar Ridwan Kamil seperti dilansir Halobdg.com dari dara.co.id, Senin (10/2/2020).

Kendati begitu Ridwan Kamil menilai, keberadaan Objek Wisata The Great Asia Africa bisa meningkatkan roda perekonomian Jawa Barat dari sektor pariwisata. “Intinya, semua pembangunan harus menaati aturan yang ada,” imbuhnya. (wan)