HALObdg – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan pemerintah Provinsi Jabar telah menyalurkan sekitar 11 ribu bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di seluruh Jawa Barat. Namun, ada 579 paket bantuan yang dikembalikan dari masyarakat. Penolakan tersebut berasal dari tingkat RW sampai kelurahan.
“Kami sudah menerima laporan, hingga Kamis (23/4/2020 7.900 bantuan sosial di antaranya itu sudah berhasil diserahkan. Kemudian, ada 579 yang dikembalikan atau direturn,” kata Daud di Gedung Sate, Kamis (23/4/20).
Daud mengaku, pihaknya banyak menerima laporan kejadian terkait penyaluran bansos ini, baik itu di tingkat kelurahan, desa hingga RW. Ada juga yang mengabarkan masyarakat menolak karena jumlahnya tidak sama ia melanjutkan.
Ia menduga, salah satu penyebab adanya penolakan tersebut karena masyarakat belum mengetahui sumber bantuan ada beberapa pintu. Bansos dari Pemerintah Provinsi senilai Rp500 ribu, sebagian diberikan dalam bentuk sembako.
“Saat ini ada sembilan pintu bantuan bagi warga terdampak Covid-19, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos Presiden khusus perantau Jabodetabek, Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Pra Kerja bagi yang belum kerja dan kena PHK, bantuan tunai Kemensos, bansos kabupaten/kota, serta bansos gubernur dan Gerakan Nasi Bungkus dari Provinsi Jabar,” bebernya.
Daud menjelaskan, setiap Kepala Keluarga yang berhak hanya bisa mendapatkan dari salah satu dari 9 pintu bansos yang ada. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.
“Bantuan dari sembilan pintu itu turunnya tidak bersamaan. Jadi mungkin ada (bantuan) yang turun lebih dulu. Bantuan Gubernur satu RW hanya dua orang misalnya. Itu yang sisanya mungkin saja akan diberi dari pintu lain. Dari PKH, BNPT atau dari Kemensos, Kemendes, dan pintu-pintu lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, ada permasalahan dari sisi pendataan yang masih perlu perbaikan. Sejauh ini, data penerima yang sudah clear and clean sebanyak 445 ribu KK.
“Itu adalah bantuan yang disalurkan dari data yang katakan lah clear and clean. Ini yang akan dibagikan terdahulu,” jelasnya.
Di luar itu ada data non DTKS sampai hari ini kami masih meminta dicleansing. Kita kembalikan kembali ke kabupaten kota untuk difinalkan.
“Saya harap data final bisa kembali ke provinsi pada 25 april. Jumlahnya bisa jutaan (KK),” pungkasnya.
