Halobdg.com, Kehadiran Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno menjadi harapan baru bagi para karyawan TVRI.
Dalam sambutannya via online, Iman menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan baik membawa LPP TVRI lebih baik serta memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan TVRI.
Pada tahap awal ia akan segera mengurus tunjangan kinerja karyawan. Hal tersebut disambut baik oleh seluruh kepala stasiun di Indonesia.
Salah satu hal yang perlu diselesaikannya yakni permasalahan Komite Penyelamat dan bentuk komite yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Komite Penyelamat sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberhentikan Dewan Pengawas LPP TVRI maupun membatalkan pemilihan Direktur Utama LPP TVRI, karena komite ini bentuknya ilegal, tidak mewakili pegawai TVRI,” ujarProduser Senior Acara Non Berita TVRI, Deddy Suryana dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2020).
Deddy pun menilai, banyak isu yang dibuat perihal pembayaran tunjagan kerja hingga proses seleksi Direktur Utama TVRI.
“Komite Penyelamat LPP TVRI tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Karyawan TVRI tidak mengakui komite dan keberatan dengan apa yang dilakukannya,” ungkapnya.
Adanya Dirut LPP TVRI merupakan kebutuhan mendesak bagi kelancaran anggaran dan operasional TVRI dan hal tersebut sesuai dengan fungsi TVRI sebagaimana yang diamanatkan di dalam PP 13/2005, yakni pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi LPPTVRI.(rls/kha)
